GenPI.co Sumut - Pengaturan aset daerah dan persoalan perusahaan umum daerah, kembali di soroti legislator dari Fraksi PKS.
Mereka menyoroti, model pengaturan di dalam Ranperda Medan tentang pengelolaan keuangan daerah.
Hal itu dibeberkan, Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Medan Rudiawan Sitorus di rapat paripurna, Senin 1 Agustus.
"Kami mempertanyakan naskah akademik BAB X kekayaan daerah dan utang daerah," ujarnya.
Dia menegaskan, di ranperda tersebut tidak terdapat bagian yang mengatur soal pengelolaan barang milik daerah.
Sehingga fraksinya meminta perhatian serius, mengenai pengelolaan aset daerah Pemerintah Kota (Pemko) Medan.
Tak hanya itu, Fraksi PKS juga mempertanyakan naskah akademik di dalam bab khusus.
Di mana mengatur soal layanan umum daerah, yakni BAB XI yang tidak membahas perusahaan umum daerah (Perumda).
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
