GenPI.co Sumut - Data penerima bantuan sosial (bansos), sering menjadi persoalan yang tidak jarang membuat bantuan salah sasaran.
Mengantisipasi hal itu, Wali Kota Medan Bobby Nasution menegaskan, agar pihak kecamatan hingga kepala lingkungan untuk objektif.
Dia mengingatkan, agar pihak-pihak terkait dalam mendata penerima bantuan sosial (bansos) objektif dan tidak asal-asalan.
"Jangan terdengar lagi anggapan yang masuk daftar penerima bantuan itu keluarga kepala lingkungan, lurah, camat," ujarnya, Minggu (24/4/2022).
Hal itu, ditegaskan usai berdialog dengan masyarakat di Jalan Geperta Ujung, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia.
Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), menjadi syarat penerimaan bansos sehingga bantuan pemerintah tepat sasaran.
Dia juga meminta, Camat dan lurah mendata warga yang memiliki kartu, namun tidak mendapat bantuan karena belum terdata di DTKS.
Suami Kahiyang Ayu ini, juga meminta Kepala Dinas Sosial Medan Khoirudin, memberikan penjelasan tentang dua program bansos.
Dua bantuan tersebut, yakni program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai (BPNT).
"Baru-baru ini dicairkan BPNT dan bantuan minyak goreng untuk tiga bulan. BPNT sebesar Rp200 ribu per bulan dan minyak goreng Rp100 ribu per bulan. Total diterima Rp900 ribu," terang dia.
Roslina warga setempat mengaku, dirinya tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.
"Nama saya Roslina, Pak. Saya janda, tinggal numpang dengan orang tua. Nggak pernah dapat bantuan dari pemerintah," ungkapnya.(Antara)