GenPI.co Sumut - Dinas Sosial (Dinsos) Medan saat ini tengah melakukan pembersihan data penerima bantuan sosial, sehingga lebih akurat.
Kepala Dinsos Medan Khoiruddin Rangkuti mengatakan, setelah itu batu diajukan kembali ke Kementerian Sosial (Kemensos).
"Apakah diterima atau tidak, Kemensos yang punya wewenang. Kita hanya memfasilitasi saja," ujarnya, Sabtu (14/5/2022).
Dia mengaku, pihaknya sudah melakukan pendamping program keluarga harapan (PKH).
Baik di kelurahan, maupun kecamatan sebagai pengganti layanan interaktif bagi warga di Medan.
"Masyarakat yang ingin mengadu bisa melalui petugas pendamping. Tentu diteruskan ke kita dan akan ditindak lanjuti," terangnya.
Sebelumnya, anggota Komisi II DPRD Medan Syaiful Ramadhan meminta Dinsos gercep mengikuti langkah Wali Kota Bobby Nasution.
Selain itu, Syaiful juga mendorong agar dinas tersebut lebih aktif membuka layanan interaktif untuk warga.
"Dinsos langsung turun ke lapangan melakukan pendataan. Harus bisa mengikuti gercep pak wali," kata Syaiful.
Kedatangan warga ke kantor wali kota bentuk bingungnya mereka mau melapor ke mana. Karena tidak adanya saluran.
"Sebab itu, Dinsos harus membuat layanan agar ada tempat pengaduan," ujarnya.
Pihaknya juga, meminta Dinsos melakukan pendataan lebih akurat, sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali.
Datangnya warga ke kantor wali kota, karena tidak ada tempat menyampaikan keluhan yang di alaminya tersebut.
Menurut Syaiful, kejadian ini sebenarnya sudah berlarut-larut, dan banyak warga yang mengalami.(Antara)