GenPI.co Sumut - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi sampaikan pesan penting untuk para bupati dan wali kota.
Dia tidak ingin lagi, ada yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran terjerat kasus hukum.
Diapun secara gamblang meminta, Lembaga Antirasuah itu membina 33 kepala daerah yang ada di wilayahnya.
"Terima kasih ke KPK yang tidak langsung menindak, melainkan masih mau membina," ujarnya, Rabu (23/2/2022).
Hal itu, dia ungkapkan usai rapat koordinasi dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan 33 kepala daerah.
Edy juga tidak memungkiri, persoalan korupsi menjadi kendala saat dia baru dilantik menjadi Gubernur Sumut.
Apa lagi saat itu, dunia pemerintahan atau eksekutif baginya merupakan hal baru.
Menurut dia, menjadi Panglima Kostrad lebih mudah, meski wilayah kerja dari Sabang sampai Merauke.
“Saya mengurus Sabang sampai Merauke tak sesusah ini, tetapi sekarang ini susah," katanya.
Dalam kesempatan itu juga, mantan Ketua PSSI ini menyampaikan permintaan penting kepada KPK.
Dia mengaku kesulitan yang dirasakan selama ini, terbantu dengan hadirnya KPK yang mengawasi.
Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga ikut membantu proses mempersiapkan dan merealisasikan APBD.
"Untuk itu disiapkan perangkat ini. Ada KPK mengawasi, ada BPK dan BPKP yang mengawal," ujarnya.
Meski Edy mengakui, hadirnya KPK tidak serta merta menghilangkan praktik korupsi yang masih saja terjadi.
"Saya mohon bantuan kita semua, kalau tidak masuk neraka kita nanti," ujarnya.
“Katakanlah tak tertangkap KPK, tetapi Tuhan tak pernah alpa mengawasi ini," ungkapnya.(Antara)