GenPI.co Sumut - Kantor Staf Presiden (KSP), meminta Pemprov Sumut menyelesaikan konflik agraria di Desa Sei Mencirim, Deli Serdang.
Deputi II KSP Abetnego Tarigan mengatakan, pihaknya bersama Kementerian ATR/BPN siap mendukung eksekusinya.
"Karenanya, KSP berharap Pemprov bisa bekerja sama menyelesaikan konflik tanah ini," katanya, Rabu (13/7/2022).
Menurut Abetnego, konflik agraria di desa itu mendapat atensi serius dari Presiden Joko Widodo,
Di mana, Presiden juga telah menggelar Rapat Terbatas terkait Penataan Lahan di Sumut.
Serta memanggil Gubernur Sumut Edy Rahmayadi ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 11 Juli 2022.
Sebelumnya, 170 petani asal Simalingkar dan Sei Mencirim melakukan aksi jalan kaki dari Medan menuju Jakarta.
Mereka menyampaikan keluhan, kepada Presiden Jokowi secara langsung terkait konflik pertanahan dengan PTPN II.
KSP selanjutnya, aktif memfasilitasi dialog antara petani Desa Simalingkar dan Sei Mencirim dengan PTPN II.
PTPN II diminta menyediakan lahan perumahan, dan pertanian bagi anggota serikat tani yang sudah diverifikasi.
KSP juga turut merumuskan solusi, berupa penyediaan lahan untuk rumah seluas 150 meter per keluarga.
Serta lahan garapan, seluas 2.500 meter per keluarga dengan skema pinjam pakai.
"Itu untuk 700 KK di Simalingkar dan 800 KK di Sei Mencirim," paparnya.(Antara)