GenPI.co Sumut - Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari BPK RI adalah hal wajar bagi Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi.
Mantan Pangkostrad ini pun, meminta semua pihak untuk tidak perlu terlalu membanggakan hal tersebut.
Pasalnya, sampai saat ini Sumut meraih opini WTP tersebut sudah delapan kali sejak 2012 lalu.
Menurut dia, yang perlu dilakukan ialah mengevaluasi agar laporan keuangan lebih sempurna dari saat ini.
"Ya wajar saja, tak ada istimewa. Karena itu pekerjaan wajib kita," katanya, Kamis (3/11/2022).
Edy Rahmayadi menyebut, saat ini kolaborasi setiap kepala daerah adalah hal paling terpenting.
Sehingga format pengelolaan, dan laporan keuangan benar-benar berdasarkan aturan yang ada.
Serta paling penting, ialah bagaimana praktiknya di lapangan menyejahterakan masyarakat.
Edy Rahmayadi juga menyebut, sejak 10 tahun terakhir, jumlah yang meraih opini WTP beragam, naik dan sempat turun.
Misalny di 2012, hanya ada dua dari 34 pemerintah daerah yang memperoleh WTP.
Selanjutnya 2013 ada empat, pada 2014 ada 16, 2015 enam 6 Pemda, 2016 ada 12, 2017 ada 14, 2018 ada 17.
Kemudian 2019 ada 21, 2020 ada 24 dan 2021 ada 26 pemerintah daerah termasuk Pemprov Sumut meraih opini WTP.
Meski wajar namun opini WTP, salah satu saja dari indikator baiknya mengatur tata kelola keuangan negara.(mar8/jpnn)