GenPI.co Sumut - Pengelolaan barang milik daerah baik pembukuan, inventarisasi dan pelaporan diminta untuk tertib dan berkualitas.
Kepala BPKAD Medan Zulkarnain Lubis mengakui, saat ini pengelolaan aset barang milik daerah masih banyak kekurangan.
"Harus diakui, masih belum tertib," ujarnya, Kamis (10/3/2022).
Saat ini sudah ada perubahan ketentuan, pengelolaan barang milik daerah seperti tata cara pembukuan dan inventarisasi.
"Sesuai Permendagri No. 47/2021," ungkapnya.
Perubahan ini, bakal dipaparkan rinci dalam sosialisasi ke seluruh dinas hingga tingkat kecamatan.
"Kami berharap kita mampu menyajikan pelaporan pengelolaan barang milik daerah berkualitas dan baik," katanya.
Pihaknya menekankan, agar setiap dinas menerapkan penatausahaan barang milik daerah yang baik.
Tentunya, dengan membuat perencanaan kebutuhan barang yang lebih baik lagi.
Penatausahaan barang berkualitas, bisa menjadi bahan analisis membuat perencanaan barang dan aset secara periodik.
Setiap tahun dinas, menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD), baik kebutuhan barang habis pakai.
Maupun peralatan, barang modal, mesin, bangunan, tanah dan sebagainya.(Antara)