BPP PHRI sendiri sudah menyatakan menolak. Kemudian BPD PHRI, berbagai daerah juga menyuarakan hal sama.
"Tujuannya untuk membulatkan sikap pada pembahasan tersebut," jelasnya.
Denny menambahkan, setiap isu nasional yang berdampak ke daerah akan disikapi secara transparan.
"Bayangkan di saat sedang pemulihan lalu muncul pasal itu, sepertinya kontraproduktif," katanya.
Dia menyebut, hotel baru saja akan bernafas setelah pandemi menghantam hebat bisnis mereka.
"Ini kami seperti dipaksa lagi memikirkan rencana penerapan pasal dimaksud," katanya. (Antara)
Video populer saat ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
